Berita Seputar Kampus dan Pendidikan
Selasa, 22 Oktober 2019 12:38:51
Bicara Pembangunan SDM, Mendikbud: Guru Harus Jadi Fokus

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tengah mengupayakan kesejahteraan guru honorer lewat gaji minimal setara dengan Upah Minimun Regional (UMR). Hal itu selaras dengan visi pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Muhadjir
mengatakan pembangunan SDM harus dimulai dengan pembinaan guru. Menurutnya, tidak mungkin bisa mencerdaskan atau membentuk karakter siswa tanpa guru yang berkualitas.

"Karena itu guru ini harus kita tangani duluan kalau kita membangun SDM, mulai dari sistem rekrutmen, pembinaan karirnya, sampai penyelengaraan, sampe penghargaan dia sebagai guru. Itu jadi harus fokus pada guru," ujar Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Muhadjir menilai salah satu masalah yang harus diselesaikan adalah kesejahteraan guru honorer. Muhadjir mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan Dana Alokasi Umum (DAU) bisa digunakan untuk menggaji guru honorer.

"Karena itu sekarang sedang terus rapat-rapat mudah-mudahan pak dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) bisa melaksanakan dengan baik. Ini harus ditangani betul, saya pesan kepada pak dirjen GTK tidak boleh ditangani secara serampangan," katanya.

Muhadjir Effendy telah menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) tahun 2014-2019, bersamaan dengan berakhirnya periode Kabinet Kerja Jilid 1 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bersamaan dengan pergantian para menteri baru pada era Kabinet Kerja Jilid 2, Muhadjir mengungkapkan sejumlah prioritas diharapkan bisa dilanjutkan dan diselesaikan oleh siapa pun orang nantinya menjabat sebagai Mendikbud: 1. Pendidikan budi pekerti “Yang saya minta untuk nanti yang melanjutkan itu yakni beberapa program yang diminta Presiden harus diprioritaskan. Pertama, pendidikan budi pekerti, kemudian lahir pendidikan karakter yang sekarang sudah ada payung hukumnya, yaitu Perpres Nomor 87 Tahun 2017. Itu harusnya nanti berkelanjutan karena sudah ada payung hukumnya,” jelas Muhadjir saat ditemui akhir pekan lalu di Jakarta. Prioritas utama yaitu kelanjutan program pendidikan karakter yang disahkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Disebutkan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Baca juga: Benarkah Nadiem Makarim Menjadi Menteri Pendidikan Kabinet Kerja Jilid 2? 2. Percepatan KIP Prioritas kedua yaitu percepatan pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar. KIP merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin. Penerapan PIP berupa pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera, peserta Program Keluarga Harapan, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam atau musibah. Sasarannya yaitu peserta didik pemegang KIP; peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dengan pertimbangan khusus; serta eserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pelayaran, dan kemaritiman. “KIP sekarang sudah tersistem dengan baik. Kalau masih ada kekurangan, ya harus disempurnakan, tapi secara sistem sudah bagus, tinggal melanjutkan. Termasuk distribusinya harus tepat sasaran. Ini yang penting, karena di lapangan masih dijumpai orang yang harusnya layak menerima KIP, tapi tidak mendapatkan,” ungkap Muhadjir. Dia mencontohkan sewaktu melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Di sana banyak ditemui anak yang menurut dia lebih layak mendapatkan KIP dibanding anak miskin di Pulau Jawa. Oleh karena itu, dia meminta kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar untuk mendata kembali agar jumlah penerima KIP di Nduga dan Wamena bisa diperbanyak, terutama untuk anak SD di Nduga. Bahkan, kalau bisa semua anak SD di sana mendapatkan KIP.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Siapa Pun Menteri Pendidikan Nanti, Ini 3 Prioritas Bidang Pendidikan", https://edukasi.kompas.com/read/2019/10/21/20151031/siapa-pun-menteri-pendidikan-nanti-ini-3-prioritas-bidang-pendidikan.
Penulis : Erwin Hutapea
Editor : Yohanes Enggar Harususilo
Berita Seputar Kampus dan Pendidikan
Indeks Berita
Pengumuman
Rabu, 25 April 2018 10:24:34
Brosur Penerimaan Mahasiswa/ Santri Baru
Indeks Pengumuman

Statistik Pengunjung

0 0 1 3 2 1 5 0

icon01 Pengunjung hari ini: 21
icon01 Total pengunjung: 71842

icon01 Hits hari ini: 28
icon01 Total hits: 132150

icon01 Pengunjung online: 1
Peta LokasiPerbesar Peta

Peta Lokasi STIT Muhammadiyah KendalClose